Kewenangan Desa

 

 

Kewenangan Desa

Oleh : Kirmadi, SIP.

 

Dengan ditetapkannya undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi meletakkan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai hak asal usul desa, sehingga menguatkan otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu posisi desa sebagai sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adapun tugas – tugas Pemerintahan Desa  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi ;  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Banyak pakar memberikan definisi kewenangan,  kewenangan adalah kemampuan yuridis dari orang atau badan publik. Ada pula yang menguraikan makna kewenangan sebagai sebagai hak, sebagai kuasa dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik yang harus terikat pada kewajiban berdasarkan hukum publik sesuai asas pemerintahan yang baik.  Sementara itu dalam teori administrasi negara, kewenangan  ( authority ) adalah hak seorang pejabat negara untuk mengambil tindakan yang berdasarkan tugas serta tanggungjawabnya dapat dilaksanakan secara baik ( Sutarto, 1985: 141 ). Dalam organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo juga terjadi pelimpahan atau penyerahan wewenang kepada Desa, berdasarkan Perbup Nomor : 11   Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Tujuannya agar Pemerintah Desa memahami batasan batasan yang menjadi kewenangan desa berdasar hak asal usul dan kewenagangan lokal berskala desa.  Dalam hal ini pelimpahan wewenang dapat diartikan sebagai  penyerahan sebagian hak kepada desa untuk mengambil tindakan yang diperlukan  agar tugas dan tanggungjawabnya bisa dilaksanakan dengan  baik dalam mengelola sumber daya desa untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Jenis kewenangan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi :

  1. Kewenangan berdasar hak asal usul
  2. Kewenangan lokal berskala desa
  3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota
  4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

 

Kewenangan desa berdasarkan hal asal usul  sekurang-kurangnya terdiri atas :

  1. Sistem organisasi masyarakat desa
  2. Pembinaan Kelembagaan masyarakat
  3. Pembinaan lembaga dan hukum adat
  4. Pengelolaan Tanah Kas Desa
  5. Pengembangan peran masyarakat Desa

 

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas :

  1. Pengelolaan tambatan perahu
  2. Pengelolaan pasar desa
  3. Pengelolaan pemandian umum
  4. Pengelolaan jaringan irigasi
  5. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa
  6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu
  7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
  8. Pengelolaan perpustakaan desa
  9. Pengelolaan embung desa
  10. Pengelolaan jaringan air minum desa
  11. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian

 

Apabila kewenangan lokal  dan kebutuhan lokal dapat diatasi oleh Pemerintah Desa, maka diharapkan akan semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat desa akan semakin nyata dirasakan dengan  terpenuhinya kebutuhan layanan dasar.

 

                                                 Penulis

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Nanggulan