Dasar Hukum Keberadaan Kapanewon Nanggulan

 

Dasar Hukum Keberadaan Kapanewon Nanggulan

 

Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, secara yuridis didasarkan pada ketentuan :

  1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
  2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018
  3. Peraturan Gubernur No.25 Th.2019
  4. Peraturan Bupati No.85 Th.2019

Kapanewon Nanggulan adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kabupaten Kulon Progo, yang dipimpin oleh Panewu. Kapanewon dibentuk oleh Kabupaten dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi penyeelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kalurahan. Kapanewon dibentuk dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Penerintah.

Pembentukan Kapanewon harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar ; jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah minimal desa/kalurahan yang menjadi cakupan, dan usia minimal Kapanewon. Persyaratan teknis ; kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan administratif ; kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kalurahan atau nama lain di kapanewon induk, dan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kalurahan atau nama lain di wilayah Kapanewon yang akan dibentuk