TEKNIK BIROKRASI PEMERINTAHAN

Kirmadi,  SIP.

Birokrasi hanya dapat diberlakukan dalam organisasi yang berskala besar, seperti  Organisasi Pemerintahan. Karena pada prinsipnya suatu organisasi birokrasi dapat ditata secara formal untuk selanjutnya melahirkan tindakan yang rasional dalam berorganisasi. Birokrasi menurut Max Webber, Bureaucracy berasal dari kata “Bureau”  yang artinya meja ( biro ), sedangkan “Cratein “ yang artinya kekuasaan.  Jadi Birokrasi dapat diartikan kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja, dalam arti secara legal sesuai peraturan, formal serba resmi, oleh para birokrat.  Meski demikian adanya tetapi diharapkan pertanggungjawabannya yang jelas karena setiap jabatan dilaksanakan dan diurus oleh orang dan petugas khusus.

 Menurut pandangan Max Webber, birokrasi adalah metode  organisasi yang terbaik dengan specialisasi ketugasan, meski beberapa pakar ada yang berpendapat lain. Birokrasi tetap diperlukan oleh kantor kantor pemerintah terutama di negara berkembang seperti Indonesia.  Beberapa pakar yang meneliti tentang birokrasi bahwa fungsi dari staf pegawai administrasi memiliki cara-cara khusus / spesifik untuk bisa lebih efisien dan efekti yaitu :

1. Kerja yang ketat pada aturan ( rule)
2. Tugas yang khusus ( spesialisasi )
3. Sederhana dan kaku ( zakelijk )
4. Penyelenggaraan yang resmi ( formal )
5. Pengaturan dari atas ke bawah ( hirarkhis )
6. Berdasar logiga ( rasional )
7. Sentralisasi ke Pusat ( otoritas )
8. Patuh dan taat ( obedience)
9. Disiplin
10. Sistematis ( tersrtuktur )
11. Tidak pandang bulu ( impersonal )

Beberapa pakar demokrasi merumuskan pendapat karena masih melihat banyak organisasi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya kurang optimal, tidak taat pada aturan, tiada pembagian tugas, perlakuan diskriminasi, keputusan yang tidak logis, tidak bertanggung jawab, tidak  disiplin, serta tidak terstruktur dalam pola pengambilan keputusan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka masing-masing organisasi dalam  menjalankan tugasnya diperlukan inovasi, modifikasi budaya dan kearifan lokal.  Agar semuanya bisa berjalan serasi dan seimbang maka perlu diperhatikan hal berikut :

1. Kemampuan memaduserasikan tugas pokok fungsi OPD yang satu dengan yang lainnya dalam koordinasi yang baik.
2. Perlu kebijakan di luar peraturan yang sudah ada,
3. Perlu kiat seni menyelenggarakan yang berkonotasi rasa irasional
4. Pembagian tugas yang lebih demokratis
5. Bawahan perlu memberikan saran yang praduktif ( umpan balik )

Apabila kondisi tersebut dapat dilaksanakan, maka diharapkan akan tercipta masyarakat yang patuh pada perintah pimpinannya, karena mereka mempunyai perhatian pribadi yang berkesinambungan dalam mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan birokrasi pemerintahan akan berjalan dengan efektif dan efisien.